PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
PERNYATAAN PERSPIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG RENCANA AKSI 4 NOVEMBER 2016
Nomor : 552/PER/1.0/A/2016
Bismillahirrahmanirrahim
Sehubungan dengan rencana aksi demonstrasi 4 November 2016 di Jakarta terkait dengan dugaan Penistaan Agama oleh Saudara Basuki Tjahaja Purnama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan:
1. Aksi demo yang akan dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat terkait dengan dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dapat dipahami sebagai hak demokrasi yang sah dan elegan. Aksi demonstrasi sebagai suatu bentuk pernyataan pendapat dan aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejauh sesuai dengan Undang-Undang tidak dapat dilarang oleh siapapun termasuk oleh pemerintah..
2. Bahwa penistaan agama yang dilakukan secara lisan, tulisan, dan tindakan adalah perbuatan melanggar hukum dan hukum internasional. Karena itu siapapun yang melakukan penistaan baik secara perseorangan atau kelompok harus ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami percaya pemerintah tidak akan intervensi terhadap proses hukum tersebut..
3. Bahwa dugaan penistaan agama oleh Saudara Basuki Tjahaja Purnama telah dilaporkan secara resmi ke Kepolisian Daerah Jakarta. Oleh karena itu agar Kepolisian melakukan langkah proaktif, cepat, dan transparan untuk melakukan proses hukum tersebut. Menunda atau memperlambat proses hukum dapat menimbulkan persepsi negatif yang merugikan citra aparatur Kepolisian dan Pemerintah. Muhammadiyah mendukung sepenuhnya penyelesaian penistaan agama secara hukum, mengikuti, dan mengawasi proses hukum secara seksama sehingga dapat diputuskan seadil-adilnya..
4. Aksi demonstrasi hendaknya dilakukan dengan penuh kesantunan dan keadaban yang mencerminkan akhlak Islam dan budaya bangsa Indonesia yang berkepribadian utama. Aksi demontrasi hendaknya dilakukan dengan menghindahkan ketentuan hukum, sikap toleransi, dan menghormati mereka yang tidak mengikuti demonstrasi karena perbedaan aspirasi sehingga tidak menimbulkan perpecahan dikalangan umat Islam dan bangsa Indonesia..
5. Menghimbau umat Islam untuk tidak menghabiskan seluruh energi untuk aksi-aksi yang bersifat politis. Masih banyak tugas berat dalam rangka mengamalkan Alquran dan memajukan. Banyak alternatif yang lebih strategis, efektif, efisien, aman, dan damai untuk menyampaikan aspirasi dan perjuangan. Diperlukan komunikasi politik dan aliansi strategis di antara umat Islam sehingga perjuangan dapat tercapai..
6. Muhammadiyah secara kelembagaan tidak ikut serta dan terlibat dalam aksi unjuk rasa 4 November. Adapun warga Muhammadiyah memiliki hak demokrasi untuk demo selaras dengan misi dakwah amar makruf nahi munkar yang pelaksanaannya harus sejalan dengan Khittah dan Kepribadian. Karena itu bagi warga Muhammadiyah yang mengikuti aksi demonstrasi harus memahami sepenuhnya bahwa keikutsertaannya merupakan sikap pribadi sehingga tidak diperkenankan membawa atribut Muhammadiyah, terutama bendera, menggunakan fasilitas dan dana Persyarikatan untuk kepentingan demonstrasi. Segala akibat yang timbul merupakan tanggung jawab pribadi..
Demikian pernyataan ini disampaikan dengan penuh harap semoga bangsa Indonesia senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala bentuk perpecahan dan mendapatkan pertolongan dalam membangun negeri menjadi Bangsa dan Negara yang adil, makmur, beradab, dan bermartabat dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala..
Nashrun Min Allah wa Fathun Qarib
Jakarta, 01 Shafar 1438 H
01 November 2015 M
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua Umum,
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545.549
Sekretaris Umum,
Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750. 178
Tembusan :
1. PP Muhammadiyah Kantor Yogyakarta
2. PWM dan PDM Se-Indonesia
3. Arsip
Baca Juga : Ketika MUI Diminta Untuk Mencabut Pernyataannya Mengenai Ahok
——○●※●○——
Disalin ulang oleh : Esha Ardhie
Jum'at, 04 November 2016
